Kadishub Dilaporkan ke Polda, Pemalsuan Izin Operasi Taksi Surya


AHMAD YANI – Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, MB Suprihadi, SH, MSi MH dan H. Daslawi, dilaporkan ke Polda Jatim oleh Ketua Koperasi Taksi Surabaya Baru (KTSB), HM Nadi Amrullah, kemarin. Keduannya dilaporkan atas dugaan pemalsuan, melanggar pasal 263 KUHP.

Dalam laporan No.Pol: LP/586/IX/2008 Biro Ops, Ketua KTSB hasil Rapat Anggota Luar Biasa KTSB pada 10 Mei 2008, Nadi Amrullah, menyatakan, akibat pemalsuan tersebut pihaknya dirugikan sebesar Rp 5 miliar.

Nadi Amrullah yang didampingi kuasa hukumnya, Hadi Pranoto, SH, MH, menerangkan perkara ini berawal ketika H. Daslawi yang mengaku Ketua PT KTSB, mengajukan permohonan izin operasi angkutan kendaraan umum jenis taksi kepada MB. Suprihadi, selaku Kadis Perhubungan Surabaya.

Melalui SK Kepala Dinas Perhubungan Surabaya, tertanggal 22 Januari 2007, MB. Suprihadi memberi izin operasi 97 unit taksi, kepada perusahaan PT KTSB, dengan logo perusahaan ”Taksi Surya”, atas nama pimpinan perusahaan H. Daslawi. Tembusan SK tersebut ditujukan kepada Walikota Surabaya sebagai laporan.

”SK Kadishub Surabaya tertanggal 22 Januari 2007 tersebut, isinya tidak benar atau surat tersebut palsu, karena tidak ada yang namanya PT Koperasi Taksi Surabaya Baru. Yang ada Koperasi Taksi Surabaya Baru, berbadan hukum No. 5541/BH/11/83,” terang Nadi. “Badan usaha KTSB melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, bukan sebuah PT (Perseroan terbatas),” lanjutnya.

Selain itu, jumlah kendaraan yang benar dan telah disetujui sebanyak 300 unit, sesuai Surat Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) tanggal 8 Juni 2001. Namun ditulis hanya 97 unit. Akibat digunakan SK Kadishub Surabaya tanggal 22 Juni 2007, yang isinya dinilai palsu terebut, Koperasi Taksi Surabaya Baru pimpinan Nadi Amrullah mengalami kerugian karena macetnya usaha koperasi, yang mencapai lebih dari Rp 5 miliar.

”Perbuatan MB. Suprihadi dan H. Daslawi tersebut, memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan, sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1),” kata Hadi Pranoto.
Menanggapi surat kuasa hukum KTSB tertanggal 25 Agustus 2008, Kadishub Surabaya, MB. Suprihadi dalam suratnya tertanggal 5 September 2008 menyatakan, berdasarkan Perda No. 7/2006, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, Dishub Surabaya berwenang memberikan peringatan, penundaan perluasan izin, membekukan izin, dan mencabut izin operasi, apabila pemegang izin melanggar ketentuan dan peraturan yang ada.

Sebagaimana yang tercantum dalam izin operasi 97 unit kendaraan, menurut MB. Suprihadi, armada tersebut tetap perlu mendapat pelayanan perizinan angkutan, karena kenyataan di lapangan banyak kendaraan milik Koperasi Taksi Surabaya Baru yang tidak laik jalan. M.B. Suprihadi meminta permasalahan internal kepengurusan KTSB diselesaikan terlebih dahulu. nto/bud

Sumber: http://www.surabayapagi.com

Tag: ,


%d blogger menyukai ini: